Laporan Kegiatan Divisi Administrasi

  1. Home
  2. Laporan Kegiatan Div. Administrasi

Laporan Kegiatan Div. Administrasi

Tanggal Bagian/Bidang Sub Bagian Nama Kegiatan Ruang Lingkup Lokasi Tujuan Hasil
2024-10-12 14:35:06.000000 Umum Keuangan dan BMN Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Dan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2024 Data Laporan Keuangan Dan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2024 Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan yaitu dari tanggal 30 September 2024 s.d. 04 Oktober 2024. Hasil dari Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan  dan Barang Milik Negara pada satuan kerja keimigrasian dengan rincian:
  1. Telah terbit 172 Berita Acara Rekonsiliasi dari 172 satker yang hadir;
  2. Sudah dilakukan telaah laporan keuangan dan identifikasi detail akun untuk 172 satker yang hadir;
  3. Terselesaikannya saldo tidak normal pada 172 satker yang hadir;
  4. Masih terdapat selisih data PNBP yang menunggu update dari aplikasi om span.
2024-10-09 13:51:07.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga undangan rapat persiapan PPPK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Umum dan kepala subbagian Kepegawaian, TU, Rumah Tangga serta seluruh staf kepegawaian  untuk demi kelancaran kegiatan penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024, sehingga bisa mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penerimaaan PPPK tersebut, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah di tetapkan dan persyaratan apa saja yang di butuhkan dalam penerimaan ini.
2024-10-09 10:11:56.000000 Umum Keuangan dan BMN Kegiatan Pemutakhiran Data dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Tindak Lanjut Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Pemutakhiran Data dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Tindak Lanjut Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang diikuti oleh Pejabat/Pegawai  yang membidangi Pengelolaan BMN Untuk melakukan Pemutakhiran Data dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Tindak Lanjut Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Termutakhirnya Data Pengawasan dan Pengendalian Tindak Lanjut Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada wilayah dan satuan kerja.
2024-10-08 09:03:27.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga rapat persiapan pelaksanaan seleksi CAT SKD BKN calon pegawai negeri sipil kegiatan ini diikuti seluruh pegawai subbagian kepegawaian dan Kepala Bagian Umum untuk mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan dalam proses seleks CAT SKD BKN CPNS untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut para panitia pelaksana daerah mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang perlu disiapkan, kesiapan personil panitia, serta kebijakan-kebijakan yang boleh dibelakukan kepada peserta apabila terdapat ada beberapa kesalahan yang mungkin masih bisa di tolerir. Rapat ini juga melakukan sesi tanya jawab yang bisa jadi referensi dalam pelaksanaan nya, dimana panitia daerah memberikan pertanyaan dan para panitia pusat mejawab pertanyaan tersebut sehingga ada timbal balik dalam rapat kali ini.
2024-09-26 09:39:58.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga peberhentian dan pengangkatann dari dan dalam jabatan manajerial dan non manajerial di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham kegiatn ini dilakukan di aula kantor wilayah Kemnkumham Sultra, melibatkan seluruh jajaran staf kepegawaian dan dihadiri oleh seluruh pegawai/pejabat yang akan dilantik, kegitan ini juga dihadiri oleh kepala kantor wilayah. untuk menjadi langkah awal yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan dan kemampuan agar dapat mengaplikasikannya dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Dalam pelantikan ini, Kakanwil menekankan untuk meningkatkan kualitas sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terkhusus di Kemenkumham Sultra dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Mutasi dan promosi bukan hanya bagian dari mekanisme kelembagaan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari upaya prnguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan arahan Sekertaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta serta arahan oleh Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM RI, Andap Budhi Revianto. Dalam arahan tersebut, beliau menyampaikan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian, Kakanwil dalam kesempatan ini juga menekankan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, untuk melakukan pendekatan dengan humanis, empati, penuh rasa tanggung jawab, dan hindari hal yang dapat merusak integritas.
2024-09-10 07:54:44.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Pelantikan 11 pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra kegiatan di ikuti oleh semua pejabat yang akan di lantik dan di dihadiri oleh kepala kantor wilayah selaku pejabat yang melantik melantik pejabat manajerial dan non manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Kepala Kantor Wilayah melantik 11 Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.Kakanwil menegaskan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat terutama dalam hal penanganan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Beliau juga menekankan untuk menjaga citra positif sebagai ASN agar tidak terpengaruh dengan kepentingan politik dan tetap menjaga netralitas sebagai ASN Kemenkumham. Dalam kegiatan ini juga berlangsung serah terima jabatan Kepala Lapas kelas IIA Baubau yang lama dan yang baru.
2024-09-10 07:34:39.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga rapat persiapan seleksi administrasi CPNS Kemenkumham Sultra kegiatan ini di ikuti oleh seluruh pegawai kanwil yang menjadi verifikator  memberikan arahan tentang pelaksanaan seleksi berkas, tentang apa saja yang menjadi larangan dalam seleksi ini dan apa saja yang dibolehkan. Para Verifikator mendapatkan arahan dari pejabat yang berwenang dan mengetahui yang dilarang dan di bolehkan dalam seleksi ini. seperti misal nya jika ada CPNS yang memiliki kesalahan sedikit saja dalam pemberkasan dan tidak terlalu fatal bisa diberikan keringanan untuk di MS (Memenuhi Syarat) kan.
2024-09-09 15:31:48.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga verivikasi berkas CPNS Seluruh verifikator kanwil sultra  untuk menyeleksi berkas para calon pendaftar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM Khusus nya di Sulawesi Tenggara mengetahui berkas - berkas CPNS yang Memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat
2024-08-29 12:33:45.000000 Umum Keuangan dan BMN Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Kegiatan diikuti oleh Pengelola RKBMN UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Dalam rangka memastikan kualitas dan menjamin ketepatan waktu penyampaian RKBMN Tahun 2026  yang memiliki konstribusi dalam Indeks Penilaian Aset  1. Pendampingan dari Biro BMN terkait evaluasi usulan SIMAN dan Penyusunan RKBMN Non SIMAN.
2. Kanwil selaku koordinator wilayah mengkonsolidasikan seluruh data isian satker di jajarannya sebagaimana format terlampir.
3. Satker malakukan pengisian sesuai dengan data dan petunjuk pengisian sebagaiman file terlampir dalam sheet satker, baik untuk satker di tingkat wilayah, UPT, dan unit eselon I.
2024-08-28 09:22:14.000000 Umum Keuangan dan BMN Pemadanan Data Kendaraan di Lingkungan Kantor Wilayah dan BHP dalam rangka Tindak Lanjut atas LHP Badan Pemeriksa Keuangan TA 2023 Temuan BPK terkait Penyediaan fasilitas kendaraan roda empat yang tidak sesuai peruntukan, melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta Standar Biaya Masukan. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 Nomor : 17.b/HP/XIV/05/2024 terkait temuan pemeriksaan pada Kementerian Hukum da HAM Kegiatan Pemadanan Kendaraan Sewa Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
1. Terdapat dua unit kendaraan sewa droping Ditjen KI dan Ditjen AHU tahun 2023 yang melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) setelah memperhatikan Kendaraan Existing pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023
2. Dari hasil kelebihan tersebut direkomendasikan untuk membuat pernyataan sejauh mana urgensi penggunaan mobil dimaksud dalam menopang kegiatan-kegiatan di Pelayanan Hukum terutama bidang Administrasi Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual.
2024-08-12 08:16:20.000000 Umum Keuangan dan BMN Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan Lelang Kendaraan Bermotor Dinas Melakukan penjualan BMN yang telah dinyatakan rusak berat dengan cara lelang untuk selanjutnya dilakukan penghapusan. Terlaksananya Lelang berupa 2 Unit Kendaraan bermotor dinas Operasional NUP 4 dan 5 tahun perolehan 2008 Merk Honda Megapro berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 3022 AP dan DT 3086 AP
2024-07-22 06:10:29.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga kordinasi dengan RS Bhayangkara Kendari terkait pelaksanaan seleksi CASN Kemenkumham kegiatan ini di wakili oleh staf kepegawaian dan di terima langsung oleh kepala RS Bhayangkara untuk melakukan kordinasi terkait kegiatan penerimaan CASN KEMENKUMHAM mengenei tes pemeriksaan kesehatan yang nanti nya akan di lakukan pada saat penerimaan CPNS 1. Koordinasi diterima oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara;
2. Pihak rumah sakit bersedia memfasilitasi kegiatan pemeriksaan kesehatan CASN Kemenkumham;
3. Kepala Rumah Sakit menyampaikan akan melakukan penghitungan terlebih dahulu terkait biaya dan ketersediaan alat;
4. Pihak rumah sakit berkomitmen melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara bersih dan transparan;
5. Pihak rumah sakit akan membalas surat yang di kirimkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra.
2024-07-22 06:02:37.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga kordinasi pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan di upt BKN Kegiatan kordinasi ini diwakilkan oleh staf kepegawaian dan di terima langsung oleh kepla UPT BKN Kendari untuk membahas teknis dari kegiatan ini 1. untuk menentukan waktu pelaksaan kegiatan, 2.membuat kerja sama kegiatan untuk pelaksanaan teknis penerimaan Taruna ini, 3. melakukan kordinasi ke UPT BKN Kendari mengenai teknis berjalan nya kegiatan ini 1. Koordinasi diterima langsung oleh Ka.UPT BKN Kendari an. Bp Sahman;
2. Telah terjadwal pelaksanaan seleksi Sekolah Kedinasan Poltekip/Poltekim tanggal 25 juli 2024 sebanyak 4 sesi di UPT BKN Kendari;
3. Penyegelan dilaksanakan pada hari rabu, 24 Juli 2024 pukul 17.00 wita;
4. Pembukaan segel dilaksanakan pada hari kamis, 25 juli 2024 pukul 07.00 wita;
5. Kantor Wilayah menyiapkan spanduk kegiatan dan dipasang pada H-1;
6. Ruang tunggu peserta di halaman belakang kantor BKN;
7. Alur pelaksanaan belum ada perubahan dari tahun sebelumnya yakni peserta mengisi daftar hadir manual kemudian menuju meja registrasi lalu menitipkan barang di loker yang telah di sediakan kemudian menuju ruang steril yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan badan;
8. Peserta wajib memakai baju putih, celana/rok hitam dan sepatu hitam.
 
2024-07-21 12:55:21.000000 Umum Keuangan dan BMN Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Pengelalaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Upaya meningkatkan perolehan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Hukum dan HAM 1. Tindak lanjut penggunaan dan pemanfaatan BMN
2. Tindak lanjut pemindahtanganan dan penghapusan BMN
3. Tindak lanjut penatausahaan BMN dan temuan BPK terkait temuan pengelolaan BMN
4. Pendampingan pencatatan realisasi pengadan barang/jasa
2024-07-19 15:34:59.000000 Umum Keuangan dan BMN Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2024 Tingkat Kantor wilayah - Pejabat / Penyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada Kantor Wilayah
- Pembina Penyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada Unit Eselon I		 Penyusunan Laporan Keuangan  dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun Anggaran 2024 Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dari Unit eselon I
2024-07-19 09:23:32.000000 Umum Keuangan dan BMN Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024 Diikuti oleh Operator Sakti Modul Pelaporan GLP dan Modul Aset Tingkat UAKPA/B maupun tingkat UAPPA/B-W seluruh Satuan Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN semester I tahun anggaran 2024 adalah menjamin akurasi data dalam penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara semester I tahun anggaran 2024 Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN semester I tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 23 Entitas Akuntasi dari 15 satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah menghasilkan 23 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) data Laporan Keuangan dan BMN semester I tahun anggaran 2024.
2024-07-18 13:52:38.000000 Program dan Humas Humas RB TI Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan II (B06) Tahun 2024 di Yogyakarta Hukum dan HAM perwakilan pemangku tugas Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta data dukung RKT RB B06 Terlaksananya seluruh RKT RB B06 pada Satuan Kerja Jajaran Sulawesi Tenggara
2024-07-18 12:42:50.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN SUPERVISI PAGU INDIKATIF DAN PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA SERTA KALENDER KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Supervisi Pagu Indikatif, dan Penyusunan Rencana Penarikan Dana serta Kalender Kerja TA 2025 adalah Pagu dan Postur yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 		 - Tersusunnya dokumen anggaran yang telah sesuai dengan kaidahkaidah perencanaan seperti jumlah pagu anggaran, postur, Standar Biaya Masukan Tahun 2024, dan Standar Biaya Keluaran TA 2024 serta kelengkapan dokumen pendukung;
-  Tersusunnya Rencana Penarikan Dana dan Kalender Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Memperkecil terjadinya revisi anggaran.
 		 - Antara Postur dan SAKTI masih belum sesuai sehingga beberapa KRO/RO/Komponen yang ada pada postur namun belum terdapat pada aplikasi SAKTI;
- Tersusunnya Pagu Indikatif TA 2025 sesuai dengan jumlah pagu, postur dan biaya standar masukan (SBM) Tahun 2024 beserta dokumen pendukungnya yang tertuang dalam 23 dokumen Instrumen Hasil Penelitian;
- Tersusunnya Kalender Kerja dan Rencana Penarikan Dana TA 2025 yang tertuang dalam 23 dokumen Berita Acara Penyusunan Rencana Penarikan Dana;
- Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kinerja kepada pejabat administrasi seluruh satuan kerja
 
2024-07-08 09:10:37.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Kegiatan Supervisi Tata Kelola Kearsipan Kegiatan ini diwajibkan dihadiri oleh seluruh pengolah arsip di semua UPT kanwil sultra mengembangkan pengetahuan mengenai kearsipan dan penggunaan secara teknis aplikasi SRIKANDI agar dalam penggunaan nya tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi penggunaan aplikasi tersebut Peserta yang khusus nya para pengolahn arsiparis di masing-masing UPT PAS dan Keimigrasian dapat memahami dasar-dasar tentang arsiparis, mulai dari dasar hukum, cara pemusnahan dan aturan yang berlaku tentang pemusnahan itu, dan prosedur pengolahan kearsipan. kegiatan ini juga di ajarkan bagaiamana teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI dan ada kegiatan tanya jawab mengenai aplikasi oleh peserta agar apa yang menjadi kendala dalam penggunaannya bisa di atasi oleh narasumber kearsipan ini.
2024-05-22 15:40:25.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)PENYELENGGARAAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) MELALUI APLIKASI SERAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PERIODE TAHUN 2024 Seluruh pegawai kementerian Hukum dan HAM yang menjadi admin aplikasi SERAYA meningkatkan pemahaman tentang Aplikasi SERAYA, LHKPN, LHKAN, SPT tahunan, kesadaran Anti Korupsi ,serta memaparkan hasil laporan LHKAN, LHKPN dan SPT tahunan setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah kerja masing-masing pada aplikasi SERAYA serta memaparkan apa yang menjadi kendala selama melakukan verifikasi. 1. Pemaparan oleh Narasumber dari KemenpanRB terkait perubahan
LHKASN menjadi LHAKAN melalui SE Menpan RB No. 02. Tahun 2023
tentang penyampaian Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), mengatur
bahwa ASN akan melaksanakan kewajiban melaporkan harta
kekayaannya dengan 2 mekanisme, yakni Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN ) dan SPT Tahunan; 
2. Penyuluhan Anti Korupsi oleh Narasumber dari Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM R.I yang dilatarbelakangi oleh berbagai
kasus korupsi pada ASN seperti diatas, dengan inisiasi Inspektorat
Jenderal melakukan inovasi pelaksanaan Penyuluh Anti Korupsi (PAK)
dan Ahli Pembangunan Integritas (API) yang tersertifikasi dari LSP KPK. 

 
2024-05-03 15:38:14.000000 Umum Keuangan dan BMN Pemutakhiran Data Master Aset dan Pengelolaan BMN pada aplikasi SIMAN 1. Operator BMN Kanwil Sulawesi Tenggara
2. Seluruh Operator BMN UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi		 Melakukan pemutakhiran/update data pada aplikasi SIMAN 1. Terlaksananya pemutakhiran/update data pada aplikasi SIMAN plugin Master Aset mencakup seluruh data pada masing-masing tab detail barang.
2. Terlaksananya pemutakhiran/update data pada aplikasi SIMAN plugin Wasdal
 
2024-04-29 14:03:44.000000 Umum Keuangan dan BMN Kegiatan Balik Nama Sertifikat Tanah dan pemantauan Aset Barang Milik Negara di Kabupaten Bombana Pemantauan aset BMN berupa bangunan tempat sidang / Zitting Plaat NUP 6 Melakukan koordinasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana atas salah satu sertifikat tanah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
  1. Ditetapkan titik koordinat tanah dan bangunan yakni -5.2748100, 121.8384450.
  2. Bangunan tempat sidang / Zitting Plaat dengan NUP 6 sudah dalam kondisi rusak berat.
  3. Akan dilakukan penginputan titik koordinat pada aplikasi SIMAN dan Usulan penghapusan BMN tersebut.
  4. Terdapat beberapa dokumen persyaratan Balik Nama Sertifikat yang harus dilengkapi.
2024-04-29 09:21:36.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga ORIENTASI CPNS KEMENKUMHAM SULTRA T.A 2023 kegiatan ini diwajibkan oleh seluruh cpns dan wajib mengikuti seluruh kegiatan orientasi, dan diharapkan dapat membentuk karakter dan disiplin pegawai untuk membentuk karakter disiplin agar bisa di terapkan pada saat bertugas di satker masing-masing pegawai cpns memahami tentang orta-orta tiap divisi yang ada di kanwil kemenkumham sultra dan utama nya orta kemenkumham, terbentuk nya karakter disiplin peserta dan fisik yang memumpuni untuk nanti nya bisa di terapkan saat bertugas. diberikan juga pembekalan kepada cpns sebelum melaksanakan tugas apa-apa saja kewajiban dan hak seorang petugas pemasyarakatan dan apa-apa saja hal yang dilarang saat bertugas.
2024-03-28 10:35:26.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga sosialisasi penyusunan SKP melalui fitur E-kinerja pada aplikasi simpeg, sosialisasi pembinaan jabatan fungsional, supervisi hukuman disiplin serta sosialisasi manajemen talenta dan sistem informasi pengembangan karir Kegiatan ini dilaksanakan untuk semua pegawai kementerian hukum dan HAM Sulawesi teggara, yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 26 maret s/d 27 maret 2024, yang dilaksanakan oleh Biro SDM Kemenkumham RI untuk memberikan pemahaman terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 dan penggunaan fitur E-Kinerja pada Aplikasi SIMPEG KUMHAM kepada pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Pegawai kemenkumham sultra memahami cara penggunaan aplikasi E-kinerja, penetapan angka kredit bagi pegawai dengan jabatan fungsional, jenis-jenis hukuman disiplin dan tingkatan hukuman disiplin, dan cara manajemen talenta pegawai dan sistem pengembangan karir, agar nanti nya bisa di terapkan dan di aplikasi kan untuk pegawai itu sendiri dan untuk kementerian hukum dan HAM khusus nya kanwil sulawesi tengara
2024-03-28 09:44:36.000000 Program dan Humas Humas RB TI Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan I (B30) Tahun 2024 di BPSDM Hukum dan HAM perwakilan pemangku tugas Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta data dukung RKT RB B03 Terlaksananya seluruh RKT RB B03 pada Satuan Kerja Jajaran Sulawesi Tenggara
2024-03-28 09:44:30.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi ZI B03 Seluruh Anggota Tim Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2024 Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ZI telah ditindaklajuti hasil rekomendasi dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ZI B03
2024-03-27 08:37:12.000000 Umum Keuangan dan BMN Sosialisasi Penyusunan Laporan Wasdal BMN bersama Satuan Kerja Unit Eselon I dan Kantor Wilayah secara Daring Diikuti oleh Kepala Sub Bagian atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan BMN dan Pegawai yang bertanggung jawab menyusun Laporan Wasdal BMN pada kantor wilayah dan satker lingkup kantor wilayah. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Kementerian Hukum dan HAM serta melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja.
 		 Tersosialisasinya tata cara penyusunan  Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Kementerian Hukum dan HAM ditingkat wilayah dan satuan kerja.
2024-03-25 09:01:45.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI MELALUI SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR (SIBANGRIR) memberikan panduan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Karier di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS serta menyelaraskan data dalam perekapan pengisian dalam aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Karir (SIBANGRIR). Ketentuan tentang Sistem Informasi Pengembangan Karir (SIBANGRIR) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8Tahun 2021 tentang Manajemen Karir PNS. 1. Pemaparan oleh Narasumber dari BKN terkait Rencana Pengembangan Karier PNS. Dalam pemaparannya, Narasumber BKN menjelaskan terkait Pola Karir PNS, Perencanaan Pola Karir PNS, Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS, dan Pengembangan Karir PNS; 2. Pemaparan oleh Narasumber dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I mengenai cara perekapan data pada aplikasi SIBANGRIR; 3. Pelaksanaan perekapan pegawai yang telah melakukan pengisian pada aplikasi SIBANGRIR dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
2024-03-25 08:25:07.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga SUPERVISI DAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Kegiatan ini di harapkan dapat di informasikan dan di terapkan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Pemahaman terhadap Peraturan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS, dengan ruang lingkup Pemaparan oleh Narasumber dari BKN, yaitu Bapak Hendri Pratama, S.H.,S.S.,M.H. dengan Jabatan Auditor Kepegawaian Muda terkait Peraturan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pemaparannya, Narasumber BKN menjelaskan tentang Kewajiban dan Larangan bagi PNS, Penerapan Hukuman Disiplin terhadap pegawai, Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Pendokumentasian Hukuman Disiplin
2024-03-18 11:22:19.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI B03 Tahun 2024 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Pembasahan Pelaksanaan Pembangunan ZI yang telah terlaksana dan hambatan dalam pelaksanaannya agar dapat terpantau dan dapat diselesaikan Kakanwil Kemenkumham Sultra meminta kepada seluruh tim pokja baik di Kanwil maupun di UPT agar terus berbenah diri kedepannya agar jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra tahun 2024 keseluruhan meraih predikat WBK ataupun WBBM
2024-03-14 08:37:28.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN WORKSHOP DAN PRA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
  1. Menyamakan persepsi atas pelaksanaan Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP di Tingkat Kantor wilayah dan Unit Eselon I
  2. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi
  3. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi, dan
  4. Dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan
  1. Dokumen Laporan Kinerja selama 5 tahun terakhir belum seluruhnya disampaikan tepat waktu
  2. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
  3. pemenuhan dokumen seluruh kriteria pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja telah terpenuhi dan telah dipertahankan namun belum seluruhnya memenuhi 5 (lima) tahun terakhir
  4. Belum adanya upaya dan ukuran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dalam memberikan pemahaman terhadap satuan kerja dan pegawai terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
  5. Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
2024-03-13 09:26:50.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PADA RUTAN KELAS IIB UNAAHA DAN RUTAN KELAS IIB KOLAKA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA Ruang  lingkup  laporan  ini  meliputi  kegiatan  pembinaan  Administrasi  dan pengelolaan kepegawaian pada Rutan Kelas IIB Unaha dan Rutan Kelas IIB Kolaka.. Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi kepegawaian, pengembangan
kompetensi pegawai, tata kelola arsip dan pengawasan kearsipan secara baik
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penempatan
pegawai sesuai dengan Analisa Jabatan.
 		 Berdasarkan laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatanpembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada Rutan Kelas IIB Unaahadan Rutan Kelas IIB Kolaka, masih terdapat kendala dalam pelaksanaanya padaaplikasi E-Arsip Kemenkumham yang sering terjadi trouble dalam proses login danmasih adanya kesulitan dalam mengisi data arsip sesuai kolom isian pada aplikasi serta sarana dan prasarana yang belum memadai pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan lancar karena terperiksa kooperatif untuk menjawab pertanyaan yangdisampaikan oleh tim pemeriksa, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penempatan
2024-03-13 08:17:47.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Kegiatan ini di hadiri oleh semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penempatan kanwil sultra, dan ada penguatan oleh kakanwil agar dalam proses menjalankan tugas dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan organisasi. Melakukan serah terima P3K di linkup kanwil sultra Kakanwil kembali memberikan penekanan dan juga meningkatkan semangat seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra untuk lebih bekerja lebih keras lagi khususnya dalam proses Pembangunan Zona Integritas dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), menurut kakanwil saat ini Kanwil Kemenkumham Sultra masih belum sepenuh hati dalam melaksanakan progres tersebut, maka dari itu kakanwil mengingatkan untuk tetap saling berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dan juga tetap menjaga komitmen bersama. Berkaitan dengan harapan Kanwil Kemenkumham Sultra dalam meraih predikat WBBM, kakanwil menegaskan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam penilaian dari Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. 
 
2024-03-06 11:14:49.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan Koordinasi dan Konsultasi Usulan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
 		 Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait surat permintaan penilaian Ambang Batas Kerusakan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Tersampaiakanya permintaan penilaian Ambang Batas Kerusakan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah ke Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperolehnya Hasil Penilaian Ambang Batas Kerusakan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
2024-03-05 14:23:41.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
 		 Wujud komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target yang telah ditetapkan
 
  • Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh selanjutnya segera membuat Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja
  • Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 
  • Rencana Aksi yang telah ditetapkan, akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali
  • Setiap kegiatan Rencana Aksi yang dilaksanakan harus berorientasi terhadap Capaian Output, bukan hanya sekedar realisasi anggaran
  • Untuk selanjutnya seluruh capaian pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi capaian pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan disajikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pimpinan
     
2024-03-05 14:07:54.000000 Umum Keuangan dan BMN Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan UKPBJ Pusatmengenai Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pusat terkait dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara 1. Mendiskusikan peraturan terkait pengadaan barang/jasa, prosedur yang harus diikuti, serta langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. Membahasa beberapa proyek pengadaan yang sedang berjalan serta yang akan dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sulawesi Tenggara.
3. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi baru yang dikeluarkan terkait pengadaan barang/jasa, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi.
2024-03-05 13:54:43.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Pembentukan Agen Perubahan Tahun 2024 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Tahun 2024 Penetapan Agen Perubahan pada Tahun 2024 Telah ditetapkannya Agen Perubahan pada Tahun 2024, yaitu Kepala Kantor Wilayah dengan Proyek Perubahannya bernama SILILABA
2024-03-05 13:50:24.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN REKONSILIASI DATA (LKjIP), PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA, SOSIALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), SERTA EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023 DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka 1. Mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel
3. Terwujudnya Penerapan Manajemen Resiko Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dan tersusunnya dokumen Manajemen Resiko		 1. Tersupervisinya LKjIP UPT sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja UPT sesuai dengan indikator Perjanjian Kinerjanya
3. Tersusunnya dokumen Manajemen Resiko UPT
2024-03-05 13:43:12.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN REKONSILIASI DATA (LKjIP), PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA, SOSIALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), SERTA EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023 DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, Bapas Kelas II Baubau, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau 1. Mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel
3. Terwujudnya Penerapan Manajemen Resiko Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dan tersusunnya dokumen Manajemen Resiko
 		 1. Tersupervisinya LKjIP UPT sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja UPT sesuai dengan indikator Perjanjian Kinerjanya
3. Tersusunnya dokumen Manajemen Resiko UPT
2024-03-05 13:37:27.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas B03 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Tahun 2024 Untuk memantau dan memastikan Rencana Aksi terlaksana pada peride B03 setiap tim Pokja area perubahan telah memulai melaksanakan uraian tugas masing-masing sesuai rencana kerja dan bekerjasama dalam mencapai pembangunan ZI menuju WBBM tahun 2024. Poin-poin yang menjadi hasil evaluasi TIM TPI pada tahun sebelumnya bisa dijadikan patokan sebagai target prioritas yang dilaksanakan ataupun dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokja yang disesuai dengan Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI Menuju WBBM tahun 2024
2024-03-05 13:32:22.000000 Program dan Humas Humas RB TI Sosialisasi dan Arahan Core Value Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2024 Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Memberikan pemahanan dan internalisasi tentang Pembangunan ZI Menuju WBBM di Tahun 2024 Sebagai Penanggung jawab dalam pembangunan zona integritas pimpinan terus membimbing dalam membangun zona integritas ada beberapa hal yang harus dikedepankan yakni Prinsip pertama bahwa pembangunan ZI mengacu pada Kinerja, Integritas dan Layanan sehingga pembangunan ZI tidak hanya berupa penegakan integritas serta kejujuran tapi juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan layanan yang dapat dirasakan outcomenya oleh pengguna layanan termsuk masyarakat selaku stakeholder, prinsip kedua yaitu adanya perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya) aparatur merupakan kunci dan tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Kunci utama keberhasilan pembangunan ZI ini adalah komitmen pimpinan, karena pimpinanlah yang akan menggerakkan seluruh jajarannya untuk mewujudkan WBK/WBBM dan berharap seluruh Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berupaya semaksimal mungkin dan berkomitmen membangun Zona Integritas menuju predikat WBK yang diikuti dengan predikat WBBM.
2024-03-05 13:31:01.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan SUPERVISI USULAN BELANJA MODAL DAN BELANJA SEWA TA 2025 SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA KANTOR WILAYAH Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara 1. Untuk mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang akuntabel
2. Untuk mewujudkan Usulan Belanja Modal Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang sesuai kebutuhan		 1. Tersupervisinya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara oleh Biro Perencanaan Bagian PAP
2. Tersupervisinya Usulan Belanja Modal Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 oleh Biro Perencanaan Bagian PA
2024-03-05 13:26:45.000000 Program dan Humas Humas RB TI Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2024 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Para Kepla Divisi dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis. Sebagai satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan berbagai perbaikan dan inovasi serta menjadikan Insan Pengayoman yang semakin PASTI dan BERAKHLAK. 1. Penandatanganan secara digital Piagam Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 Oleh Kepala Kantor Wilayah yang disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara.
2. Penandatanganan secara digital Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi;
3. Penandatanganan secara digital Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
2024-03-05 12:07:09.000000 Umum Keuangan dan BMN Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tujuan dilaksanakannya rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN semester II Tahun 2024 adalah upaya menjamin akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023.  Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN semester II Tingkat Wilayah Tahun 2023 ini telah dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai tanggal 17 Januari sampai dengan 20 Januari 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan alokasi waktu yang telah diagendakan dan diikuti oleh 46 orang peserta baik operator dari Satuan Kerja maupun  Kantor Wilayah. Narasumber yang berasal dari KPPN Kendari dan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara hadir dan memberikan bimbingan dan arahan sekaligus koreksi atas beberapa permasalahan hasil analisis pada aplikasi MONSAKTI per 18 Januari 2024. 
2024-03-05 10:52:56.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Target Prioritas Pembangunan ZI Tahun 2024 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Tahun 2024 Tersusunnya dan ditetapkannya rencana kerja,rencana aksi dan target prioritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawwesi Tenggara Tahun 2024. tersusunnya rencana kerja,rencana aksi dan target prioritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara.
2024-03-05 10:52:17.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Rekonsiliasi Pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 Rekonsiliasi Pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Maret s.d. 2 Maret 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.
 		 Melakukan Rekonsiliasi Pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan Nilai Indeks Profesionalitas ASN kinerja dan kompetensi Hasil dari rekonsiliasi IPASN data satu arah kinerja dan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang semula 47,39, setelah dilakukan rekonsiliasi menjadi 61,43 data. Data tersebut masih kurang 100 data dengan target 80,00 untuk mendapatkan nilai baik IPASN pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2024-03-05 10:37:29.000000 Program dan Humas Humas RB TI Seleksi Angggota Tim WBBM Tahun 2024 Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawwesi Tenggara Tahun 2024. Terpilihnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang telah ditetapkan dan dinilai memenuhi kriteria kompetensi, mampu serta cakap untuk menjadi anggota Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
2023-12-12 11:39:48.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Tes seleksi SKB pnerimaan CPNS Kemenkumham Sultra Pengawas pusat, panitia pusat, panitia daerah, dan tim pelaksana daerah agar tersaring peserta yang memiliki kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan bidang kerja atau kebutuhan jabatan yang dilamar dan proses seleksi yang jujur serta transparan didapatkan nilai hsil tes SKB peserta untuk dijadikan sebagai bahan perangkingan peserta yang menunjukan kelulusan
2023-12-12 11:30:59.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga rapat persiapan pelaksanaan kegiatan tes SKB CPNS Kemenkumham Sultra pengawas pusat, panitia pusat, panitia daerah, dan tim pelaksana daerah memberikan arahan pada gladi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan bagi formasi Jabatan Penjaga Tahanan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang pada tahun ini dilaksanakan di Mako Brimob Polda Sulawesi Tenggara di Kendari 9 Desember 2023, dan untuk memantapkan persiapan tes SKB serta melakukan pengecekan sarana dan prasaran kegiatan, serta melakukan diskusi untuk menentukan kebijakan demi kelancaran kegiatan secara bersama-sama. segala sarana dan prasarana sudah disiapkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan.
2023-12-12 11:14:41.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Pelaksanaa tes CAT CPNS kemenkumham Sultra Panitia pusat, panitia daerah, dan Tim pelaksana daerah Kemenkumham Sultra salah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkup Kementerian Hukum dan HAM khusus nya di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui tes seleksi CAT bagi CPNS Kemenkumham agar dapat menjamin seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tes CAT ini memungkinkan nilai ujian untuk dimonitor pula oleh masyarakat umum. Sistem ujian berbasis komputer ini memiliki kelebihan, salah satunya peserta bisa langsung tahu apakah ia lolos seleksi atau tidak. Ini karena nilai uji kompetensi akan langsung terangkum dan dapat segera ditampilkan di layar komputer. Serta, bisa mendapatkan ASN yang beritelektual tinggi.
2023-12-12 10:30:12.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga rapat persiapan tes CAT CPNS Kemenkumham Sultra seluruh panitia daerah dan tim pelaksana daerah Kemenkumham Sultra Memonitoring setiap progres pelaksanaan persiapan kegiatan, baik dari segi Sumber Daya Manusia, maupun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut, dan sekaligus melakukan koordinasi baik dengan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan maupun dengan media pers untuk menunjang kelancaran kegiatan tes CAT di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Setiap tim pelaksana tes CAT dapat mengetahui bagian kerja masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, menyepakati pakaian seragam untuk timn pelaksana pada saat kegiatan tes CAT, ada kebijakan tertentu untuk penggunmaan sepatu peserta khusus nya yang jauh diluar daerah untuk di fasilitasi oleh tim pelaksana apabila sepatu peserta tidak sesuai persyaratan atau telah rusak, ketua panitia yang juga sekligus menjabat sebagai Kadivmin menegaskan untuk melakukan pelayanan yang humanis kepada seluruh peserta tanpa membeda-beda kan agar kegiatan berjalan lancar dan kondusif
2023-11-20 12:07:56.000000 Program dan Humas Humas RB TI Tuliskan Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tujuan Kegiatan Hasil Kegiatan
2023-09-19 17:48:31.000000 Umum Kepegawaian dan Rumah Tangga Rapat Persiapan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) T.A. 2023 secara Daring melalui Zoom Meeting Penerimaan CPNS dan PPPK di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Membahas Rencana Jadwal Pelaksanaan Seleksi, Persiapan serta prosedur dalam pelaksanaan Seleksi hingga Sarana dan Prasarana yang perlu diperhatikan dalam menunjang proses pelaksanaan seleksi serta dibahas juga mengenai Alokasi Kebutuhan CPNS dan PPPK Kemenkumham tahun 2023 dapat diketahui Jadwal Pelaksanaan Seleksi, Persiapan serta prosedur dalam pelaksanaan Seleksi hingga Sarana dan Prasarana yang perlu diperhatikan dalam menunjang proses pelaksanaan seleksi. Serta dibahas juga mengenai Alokasi Kebutuhan CPNS dan PPPK Kemenkumham tahun 2023 dengan jumlah penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kemenkumham T.A 2023 yaitu 1015 orang untuk CPNS dan 1563 orang untuk PPPK dan untuk mengetahui Info penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 dapat Mengakses portal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia sscasn.bkn.go.id.
 
2023-09-19 15:51:16.000000 Program dan Humas Program SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN DOKUMEN ANGGARAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL SATUAN KERJA Ruang lingkup kegiatan ini adalah Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja tujuan Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja adalah: agar satuan kerja memahami aturan dan regulasi penyusunan anggaran serta memahami prosedur pelaksanaan revisi anggaran belanja modal dan penelitian dokumen anggaran dan dan bertujuan untuk Percepatan Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Peserta Pejabat Administrasi dan operator RKA K/L masing-masing satuan kerja sejumlah 28 orang

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Program dan Humas berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama serta jika terdapat hal-hal yang membingungkan, tidak dipahami ataupun tidak diketahui agar langsung ditanyakan agar pelaksanaan penyusunan RKA KL dan revisi anggaran belanja modal nantinya dapat terlaksana dengan baik. Kepala Bagian Program dan Humas juga menambahkan pentingnya sosialisasi ini agar setiap satuan kerja dapat memahami aturan dan regulasi serta memahami prosedur pelaksanaan Penyusunan RKA K/L dan revisi anggaran belanja modal.