1. Pada LBH HAMI Cab. Baubau letak kantor dan kondisi kantor sesuai dengan yang diunggah dengan aplikasi selain itu sarana dan prasarana telah memadai.
2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan hukum yang didampingi oleh LBHM Baubau dan LBHM Baubau Cab. Pasarwajo bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum tersebut dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dan nilai yang baik dari para penerima bantuan hukum.

1. Pada YLBHM Baubau cab. Rumbia letak kantor dan kondisi kantor sesuai dengan yang diunggah dengan aplikasi selain itu sarana dan prasarana telah memadai.
2. Pada LBH Kasasi Cab. Bombana letak kantor dan kondisi kantor sesuai dengan yang diunggah dengan aplikasi, namun sarana dan prasarana yang tersedia masih belum cukup memadai.

Kemenkumham Sultra, Pemkot Kota Kendari

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

I. WAKTU KEGIATAN
Hari        : Jumat
Tanggal           : 05 Juli 2024
Pukul        : 08.00 s.d. 16.30 WIB

Hasil dari Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi dikembalikan untuk diadakan perbaikan.

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta dalam melaksanakan pelayanan pada Bidang Hukum;
2. Untuk mempelajari Solusi dan Inovasi yang dihadirkan oleh Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang optimal dan prima pada Bidang Hukum,  ditengah keterbatasan yang ada

1. Kumhamjogja.id merupakan website dengan berbagai aplikasi pelayanan yang menunjang dan memudahkan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta selain menggunakan aplikasi SID Bankum juga menggunakan aplikasi ALBAKUM sebagai sarana pencegahan double payment.
3. Pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta melibatkan JFT Penyuluh Hukum dan menciptakan aplikasi penunjang yaitu KALANDRA.
4. Harmonisasi Peraturan Daerah di Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta menggunakan aplikasi MONDAY yang berbasis web sehingga dapat diakses dari mana saja yang bertujuan mempermudah penyelenggaraan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara juga terdapat aplikasi yang digunakan dalam harmonisasi peraturan daerah yaitu SIPANDA.

1. Kegiatan Pembinaan Lanjutan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan dan telah terbentuk SK kelompok keluarga sadar hukum, yang selanjutnya melengkapi data dukung yang berkaitan dengan kuisioner pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum.
2. Masyarakat Desa Abeko dapat mengetahui bahwa adanya pemberian bantuan hukum secara gratis bagi orang tidak mampu yang diberikan oleh Negara melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI yang bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

1. Pengelolaan JDIH dilakukan secara mandiri oleh Kominfo Kabupaten Konawe, namun untuk saat ini website JDIH Kab. Konawe dalam proses maintenance untuk di lakukan pembaharuan terhadap website JDIH.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe akan bekerjasama dalam melakukan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Konawe akan di fokuskan ke 3 desa/kelurahan yang telah diterbitkan SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukumnya.
3. Telah diterbitkan Perda Bantuan Hukum pada Tahun 2018, namun belum berjalan dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut.

• menjamin terlaksananya pemberian bantuan hukum yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
• menjamin pemerataan dan penyebarluasan pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia;
• meningkatkan Kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah dan Panitia Pengawas Pusat dalam pelaksanaan Pemberian bnatuan Hukum kepada Masyarakat; dan
• meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab

1. Dokumen yang diupload pada aplikasi sidbankum yang sebelumnya dalm bentuk JFG sekarang dalam bentuk PDF guna untuk memudahkan panwasada dalam proses verifikasi berkas
2. Realisasi penyerapan bantuan hukum Nasional yaitu 99,20%
3. Monitoring dan evaluasi melalui wawancara penerima bantuan hukum pada 536 PBH menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum rata-rata dari total keseluruhan PBH sebesar 86,59% (Sangat Baik).

1. Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur telah dilakukan dengan baik karena pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Pemda Kabupaten Kolaka Timur Bersama Kominfo Kabupaten Kolaka Timur;
2. Perpanjangan Pendaftaran PJA akan diawali dengan pembuatan SK Panselda, yang akan melibatkan unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman teknis dari Surat awal mengenai PJA.
3. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan pembentukan kelompok kadarkum, pada triwulan II tahun ini rencananya akan dilakukan kegiatan pembentukan kelompok kadarku di Kabupaten Kolaka Timur.

1. Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan dengan baik karena pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Pemda Kabupaten Konsel Bersama Kominfo Kabupaten Konawe Selatan;
2. Perpanjangan Pendaftaran PJA akan diawali dengan pembuatan SK Panselda, yang akan melibatkan unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman teknis dari Surat awal mengenai PJA.
3. Pelaksanaan Bantuan Hukum dari Kabupaten Konawe Selatan telah berjalan dengan baik, dan LBH yang menjalin MoU adalah seluruhnya terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk menghindari double payment Kanwil Kumham dan Kabupaten Konawe Selatan akan terus berkoordinasi.

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak dengan tema Menciptakan Netralitas Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur dengan peserta Aparatur Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat membantu menciptakan stabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin terkait pemilu oleh ASN.
2. Kegiatan Sosialisasi Paralegal Justice Awards dilakukan sebagai bentuk kesiapan Kanwil Kemenkumham Sultra dalam melakukan bimbingan kepada Lurah dan Kepala desa melakukan pendaftaran seleksi Penganugerahaan Paralegal Justice Awards.