Laporan Kegiatan Divisi Administrasi

  1. Home
  2. Laporan Kegiatan Div. Administrasi

Laporan Kegiatan Div. Administrasi Bagian Program dan Humas

Tanggal Bagian/Bidang Sub Bagian Nama Kegiatan Ruang Lingkup Lokasi Tujuan Hasil
2024-07-18 13:52:38.000000 Program dan Humas Humas RB TI Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan II (B06) Tahun 2024 di Yogyakarta Hukum dan HAM perwakilan pemangku tugas Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta data dukung RKT RB B06 Terlaksananya seluruh RKT RB B06 pada Satuan Kerja Jajaran Sulawesi Tenggara
2024-07-18 12:42:50.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN SUPERVISI PAGU INDIKATIF DAN PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA SERTA KALENDER KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Supervisi Pagu Indikatif, dan Penyusunan Rencana Penarikan Dana serta Kalender Kerja TA 2025 adalah Pagu dan Postur yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 		 - Tersusunnya dokumen anggaran yang telah sesuai dengan kaidahkaidah perencanaan seperti jumlah pagu anggaran, postur, Standar Biaya Masukan Tahun 2024, dan Standar Biaya Keluaran TA 2024 serta kelengkapan dokumen pendukung;
-  Tersusunnya Rencana Penarikan Dana dan Kalender Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Memperkecil terjadinya revisi anggaran.
 		 - Antara Postur dan SAKTI masih belum sesuai sehingga beberapa KRO/RO/Komponen yang ada pada postur namun belum terdapat pada aplikasi SAKTI;
- Tersusunnya Pagu Indikatif TA 2025 sesuai dengan jumlah pagu, postur dan biaya standar masukan (SBM) Tahun 2024 beserta dokumen pendukungnya yang tertuang dalam 23 dokumen Instrumen Hasil Penelitian;
- Tersusunnya Kalender Kerja dan Rencana Penarikan Dana TA 2025 yang tertuang dalam 23 dokumen Berita Acara Penyusunan Rencana Penarikan Dana;
- Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kinerja kepada pejabat administrasi seluruh satuan kerja
 
2024-03-28 09:44:36.000000 Program dan Humas Humas RB TI Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan I (B30) Tahun 2024 di BPSDM Hukum dan HAM perwakilan pemangku tugas Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta data dukung RKT RB B03 Terlaksananya seluruh RKT RB B03 pada Satuan Kerja Jajaran Sulawesi Tenggara
2024-03-28 09:44:30.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi ZI B03 Seluruh Anggota Tim Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2024 Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ZI telah ditindaklajuti hasil rekomendasi dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ZI B03
2024-03-18 11:22:19.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI B03 Tahun 2024 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Pembasahan Pelaksanaan Pembangunan ZI yang telah terlaksana dan hambatan dalam pelaksanaannya agar dapat terpantau dan dapat diselesaikan Kakanwil Kemenkumham Sultra meminta kepada seluruh tim pokja baik di Kanwil maupun di UPT agar terus berbenah diri kedepannya agar jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra tahun 2024 keseluruhan meraih predikat WBK ataupun WBBM
2024-03-14 08:37:28.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN WORKSHOP DAN PRA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
  1. Menyamakan persepsi atas pelaksanaan Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP di Tingkat Kantor wilayah dan Unit Eselon I
  2. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi
  3. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi, dan
  4. Dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan
  1. Dokumen Laporan Kinerja selama 5 tahun terakhir belum seluruhnya disampaikan tepat waktu
  2. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
  3. pemenuhan dokumen seluruh kriteria pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja telah terpenuhi dan telah dipertahankan namun belum seluruhnya memenuhi 5 (lima) tahun terakhir
  4. Belum adanya upaya dan ukuran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dalam memberikan pemahaman terhadap satuan kerja dan pegawai terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
  5. Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
2024-03-06 11:14:49.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan Koordinasi dan Konsultasi Usulan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
 		 Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait surat permintaan penilaian Ambang Batas Kerusakan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Tersampaiakanya permintaan penilaian Ambang Batas Kerusakan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah ke Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperolehnya Hasil Penilaian Ambang Batas Kerusakan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
2024-03-05 14:23:41.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
 		 Wujud komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target yang telah ditetapkan
 
  • Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh selanjutnya segera membuat Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja
  • Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 
  • Rencana Aksi yang telah ditetapkan, akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali
  • Setiap kegiatan Rencana Aksi yang dilaksanakan harus berorientasi terhadap Capaian Output, bukan hanya sekedar realisasi anggaran
  • Untuk selanjutnya seluruh capaian pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi capaian pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan disajikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pimpinan
     
2024-03-05 13:54:43.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Pembentukan Agen Perubahan Tahun 2024 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Tahun 2024 Penetapan Agen Perubahan pada Tahun 2024 Telah ditetapkannya Agen Perubahan pada Tahun 2024, yaitu Kepala Kantor Wilayah dengan Proyek Perubahannya bernama SILILABA
2024-03-05 13:50:24.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN REKONSILIASI DATA (LKjIP), PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA, SOSIALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), SERTA EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023 DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka 1. Mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel
3. Terwujudnya Penerapan Manajemen Resiko Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dan tersusunnya dokumen Manajemen Resiko		 1. Tersupervisinya LKjIP UPT sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja UPT sesuai dengan indikator Perjanjian Kinerjanya
3. Tersusunnya dokumen Manajemen Resiko UPT
2024-03-05 13:43:12.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan KEGIATAN REKONSILIASI DATA (LKjIP), PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA, SOSIALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), SERTA EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023 DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, Bapas Kelas II Baubau, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau 1. Mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel
3. Terwujudnya Penerapan Manajemen Resiko Unit Pelaksana Teknis yang akuntabel dan tersusunnya dokumen Manajemen Resiko
 		 1. Tersupervisinya LKjIP UPT sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tersusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja UPT sesuai dengan indikator Perjanjian Kinerjanya
3. Tersusunnya dokumen Manajemen Resiko UPT
2024-03-05 13:37:27.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas B03 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Tahun 2024 Untuk memantau dan memastikan Rencana Aksi terlaksana pada peride B03 setiap tim Pokja area perubahan telah memulai melaksanakan uraian tugas masing-masing sesuai rencana kerja dan bekerjasama dalam mencapai pembangunan ZI menuju WBBM tahun 2024. Poin-poin yang menjadi hasil evaluasi TIM TPI pada tahun sebelumnya bisa dijadikan patokan sebagai target prioritas yang dilaksanakan ataupun dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokja yang disesuai dengan Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI Menuju WBBM tahun 2024
2024-03-05 13:32:22.000000 Program dan Humas Humas RB TI Sosialisasi dan Arahan Core Value Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2024 Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Memberikan pemahanan dan internalisasi tentang Pembangunan ZI Menuju WBBM di Tahun 2024 Sebagai Penanggung jawab dalam pembangunan zona integritas pimpinan terus membimbing dalam membangun zona integritas ada beberapa hal yang harus dikedepankan yakni Prinsip pertama bahwa pembangunan ZI mengacu pada Kinerja, Integritas dan Layanan sehingga pembangunan ZI tidak hanya berupa penegakan integritas serta kejujuran tapi juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan layanan yang dapat dirasakan outcomenya oleh pengguna layanan termsuk masyarakat selaku stakeholder, prinsip kedua yaitu adanya perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya) aparatur merupakan kunci dan tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Kunci utama keberhasilan pembangunan ZI ini adalah komitmen pimpinan, karena pimpinanlah yang akan menggerakkan seluruh jajarannya untuk mewujudkan WBK/WBBM dan berharap seluruh Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berupaya semaksimal mungkin dan berkomitmen membangun Zona Integritas menuju predikat WBK yang diikuti dengan predikat WBBM.
2024-03-05 13:31:01.000000 Program dan Humas Program dan Pelaporan SUPERVISI USULAN BELANJA MODAL DAN BELANJA SEWA TA 2025 SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA KANTOR WILAYAH Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara 1. Untuk mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang akuntabel
2. Untuk mewujudkan Usulan Belanja Modal Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang sesuai kebutuhan		 1. Tersupervisinya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara oleh Biro Perencanaan Bagian PAP
2. Tersupervisinya Usulan Belanja Modal Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 oleh Biro Perencanaan Bagian PA
2024-03-05 13:26:45.000000 Program dan Humas Humas RB TI Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2024 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Para Kepla Divisi dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis. Sebagai satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan berbagai perbaikan dan inovasi serta menjadikan Insan Pengayoman yang semakin PASTI dan BERAKHLAK. 1. Penandatanganan secara digital Piagam Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 Oleh Kepala Kantor Wilayah yang disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara.
2. Penandatanganan secara digital Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi;
3. Penandatanganan secara digital Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
2024-03-05 10:52:56.000000 Program dan Humas Humas RB TI Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Target Prioritas Pembangunan ZI Tahun 2024 Seluruh Anggota Tim Pokja WBBM Tahun 2024 Tersusunnya dan ditetapkannya rencana kerja,rencana aksi dan target prioritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawwesi Tenggara Tahun 2024. tersusunnya rencana kerja,rencana aksi dan target prioritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara.
2024-03-05 10:37:29.000000 Program dan Humas Humas RB TI Seleksi Angggota Tim WBBM Tahun 2024 Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawwesi Tenggara Tahun 2024. Terpilihnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang telah ditetapkan dan dinilai memenuhi kriteria kompetensi, mampu serta cakap untuk menjadi anggota Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
2023-11-20 12:07:56.000000 Program dan Humas Humas RB TI Tuliskan Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tujuan Kegiatan Hasil Kegiatan
2023-09-19 15:51:16.000000 Program dan Humas Program SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN DOKUMEN ANGGARAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL SATUAN KERJA Ruang lingkup kegiatan ini adalah Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja tujuan Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Anggaran Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal Satuan Kerja adalah: agar satuan kerja memahami aturan dan regulasi penyusunan anggaran serta memahami prosedur pelaksanaan revisi anggaran belanja modal dan penelitian dokumen anggaran dan dan bertujuan untuk Percepatan Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Peserta Pejabat Administrasi dan operator RKA K/L masing-masing satuan kerja sejumlah 28 orang

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Program dan Humas berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama serta jika terdapat hal-hal yang membingungkan, tidak dipahami ataupun tidak diketahui agar langsung ditanyakan agar pelaksanaan penyusunan RKA KL dan revisi anggaran belanja modal nantinya dapat terlaksana dengan baik. Kepala Bagian Program dan Humas juga menambahkan pentingnya sosialisasi ini agar setiap satuan kerja dapat memahami aturan dan regulasi serta memahami prosedur pelaksanaan Penyusunan RKA K/L dan revisi anggaran belanja modal.