Laporan Kegiatan Divisi Yankumham

  1. Home
  2. Kegiatan Div. Yankumham Bidang HAM

Kegiatan Div. Yankumham

Tanggal Bidang Sub Bagian Nama Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Tujuan Kegiatan Hasil Kegiatan
2024-10-30 13:52:24.000000 HAM Pemajuan HAM Mediasi aduan dugaan pelanggaran ham Permenkumham nomor 23 tahun 2022 tentang penanganan aduan dugaan pelanggaran ham Mediasi penyelesaian dugaan pelanggaran HAM atas aduan yang disampaikan oleh saudara Yanto  terkait permasalahan tanah  1.Proses mediasi tidak memungkinkan mencapai kesepakatan dalam bentuk mediasi;
2. Ketidak hadiran terlapor dipandang bahwa terlapor tidak menghargai undangan untuk dimediasi
3. Mendorong penyelesaian kasus dimaksud untuk menempuh jalur hukum
2024-10-08 10:20:08.000000 HAM Pemajuan HAM Diskusi perbaikan judul kegiatan opini Oleh BSK Analisis evaluasi kebijakan pemenkumham tentang tim pora Persiapan kegiatan opini oleh BSK
Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Bidang HAM, Kepala Subbidang Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM serta seluruh JFU Bidang HAM membahas rencana Kegiatan Diseminasi Hasil Evaluasi Kebijakan.
 
SARAN DAN TINDAK LANJUT
 
Rapat yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah ini membahas tentang tema kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang akan diselenggarakan pada akhir Oktober 2024. Rapat diawali dengan tema yang akan diangkat terkait diseminasi hasil evaluasi kebijakan. Masukkan oleh seluruh JFU Bidang HAM agar tema kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan JFT Perancang untuk menentukan tema kebijakan yang akan didiseminasikan kepada masyarakat luas. 
2024-08-26 12:34:07.000000 HAM Pemajuan HAM Identifikasi rancangan PUU Berbasis HAM di Wilayah Rancangan PUU berbasis HAM dilingkungan Pemerintah Sulawesi Tenggara Melakukan kordinasi dan identifikasi terkait perda yang berspektif ham dilingkungan Kanwil Sultra  Kegiatan berjalan dengan baik, peraturan daerah yang berspektif ham akan segera dikumpulkan kemudian dikirimkan list-nya oleh Analis Hukum dan HAM biro hukum Sultra.
Kegiatan ini juga membahas terkait peran Gugus Tugas Bisnis dan HAM dan Rencana Nasional Aksi HAM
2024-08-06 08:11:45.000000 HAM Pemajuan HAM Menerima Aduan Dugaan pelanggaran HAM Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM Menerima Aduan Dugaan pelanggaran HAM atas tanah dan rumah tinggal sengketa di jl haeba lr nuri. Wua-wua Pelapor akan melengkapi berkas dan bukti-bukti yang ada kemudian akan dilakukan telaah dan akan dilakukan mediasi
2024-08-01 08:43:44.000000 HAM Pemajuan HAM Rapat Bidang HAM Persiapan Kumham Berbagi dalam rangka HDKD ke 79 Pembagian tugas Kumham berbagi pada pegawai di bidang HAM  Pembagian tugas terbagi dan harapannya
2024-07-29 10:46:57.000000 HAM Pemajuan HAM Menerima Aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM Tanah yang telah di jual oleh makelar d jalan tunggala yang telah di jual 3 kali. Melaksanakan Permenkumham nomor 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM  Pengadu dugaan pelanggaran HAM di sarankan untuk menempuh jalur hukum untuk di proses oleh pihak berwajib.
2024-07-24 10:07:09.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM rapat internal harian RKT-RB Kepala Subbidang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum dan HAM beserta seluruh JFU Bidang HAM melaksanakan rapat internal yang membahas rencana pemaparan kantor wilayah terkait data dukung RKT-RB.
 		 Rapat yang dibuka oleh Kepala Subbidang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum dan HAM ini membahas tentang data dukung RKT-RB B09 serta pemaparan yang akan diisi oleh subbidang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum dan HAM terkait data dukung Survey Persepsi Kualitas Pelayanan yang ada pada RKT-RB.
 
2024-07-23 14:34:02.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Rapat Internal Bidang HAM
 		 Kepala Bidang HAM didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM serta Analis Pengaduan Masyarakat melaksanakan rapat persiapan yang membahas rencana kegiatan rapat koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) terkait Kasus Tanah di Kabupaten Muna.
 		 1. Rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang HAM ini membahas tentang Rencana Rapat Koordinasi  Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM melalui Yankomas. Hasil dari rapat internal ini adalah telah terlaksananya analisis serta pemeriksaan substantif terkait pelanggaran HAM.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Yankomas yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Juli 2024 yang akan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Muna.
2024-07-12 09:39:21.000000 HAM Pemajuan HAM Menerima Aduan Dugaan pelanggaran HAM masyarakat muna barat Penanganan dugaan pelanggaran HAM berupa penyerobotan Tanah di Kabupaten Muna Barat yang di laporkan oleh saudara Laode Paliha Melaksanakan Permenkumham no 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM Laporan dugaan pelanggaran HAM tentang penyerobotan tanah yang di laporkan Bapak Laode Salihi di dampingi Kuasa Hukumnya beserta TIM terlebih dahulu akan di lakukan telaah masalah terlebih dahulu kemudian akan mengundang pihak-pihak terkait untuk di mediasi
2024-07-11 18:31:15.000000 HAM Pemajuan HAM Diseminasi dan penguatan HAM tentang P2HAM Permenkumham nomor 25 tahun 2023 tentang P2HAM di Rutan Kelas II B Unaaha Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Sosialisasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM Rutan Kelas IIB unaha telah melakukan pencanangan Pelayanan Publik berbasis HAM taun 2024. Saat ini Rutan Unaaha sedang melengkapi sarana dan prasaran P2HAM dan berusaha secata maksimal untuk mendapatkan predikat P2HAM tahun 2024
2024-06-11 15:17:51.000000 HAM Pemajuan HAM Menerima Laporan Aduan Dugaan Pelanggaran HAM Sesuai dengan Permenkumham no 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM Melaksanakan Permenkumham nomor 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM Masyarakat merasa puas diterima aduannya
2024-05-29 12:08:59.000000 HAM Pemajuan HAM Pengumpulan dan pendampingan KKP HAM dan Aksi HAM di Wilayah Kabupaten Konawe Aksi HAM dan KKP HAM Kabupaten Konawe Melakukan koordinasi terkait KKP HAM dan Aksi HAM di Wilayah Laporan Aksi HAM B08 dan B12 Tahun 2024 akan dipenuhi dan KKP HAM 2024 akan di laporkan 
2024-05-07 10:41:50.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Pendampingan Penilaian Mandiri IRH Pemerintah Bagian Hukum Konawe Selatan Verifikasi awal data dukung pemeriksaan kelengkapan dan relevansi data dukung sesuai variabel penilaian IRH Menindaklanjuti kelengkapan data dukung IRH
2024-05-07 10:34:10.000000 HAM Pemajuan HAM Pengumpulan dan pendampingan KKP HAM Pemerintah Kab Konawe Selatan Melakukan pendampingan pengisian Kab/Kota Peduli HAM  Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum dapat melaporkan data dukung KKP HAM tahun 2024 karena terkendala dengan pimpinan Baru (Kabag Hukum) 
2024-04-30 19:38:51.000000 HAM Pemajuan HAM Rapat koordinasi Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Pelaksanaan Rencana Aksi HAM kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Kegiatan rapat koordinasi aksi HAM tahun 2024 di Lasusua berjalan dengan baik, seluruh OPD tehnis seperti OPD Kesehatan, dinas sosial, bagian hukum, dinas perhubungan, dinas perempuan dan Anak mendapatkan penguatan dari Ir. Muchlis Bahtiar selaku Asisten 1 dan Materi yang dibawakan langsung oleh Hidayat selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Musba Bakri Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SulawesibTenggara.
2024-04-22 15:43:18.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Pengambilan Data SPKP-SPAK Lapas Kelas IIA Kendari Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dirgunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengambilan data Lapangan pelaksanaan Survey persepsi Kepuasan Pelanggan dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) adalah sebagai berikut :
  1. Menyampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
  2. Memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan survei di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari;
  3. Melakukan pemantauan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari;
  4. Melakukan pendampingan operator SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
  5. Melakukan penyebaran kuisioner SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
 Kegiatan pengambilan data Lapangan pelaksanaan Survey persepsi Kepuasan Pelanggan dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) dan Indeks Integritas Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari berjalan dengan lancar dalam hal pengisian kuisioner terlampir serta disambut baik oleh seluruh staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari dalam membahas berbagai faktualisasi dan respon timbal balik dari hal peningkatan kualitas pelayanan publik serta berbagai inovasi pelayanan yang diperlukan kedepannya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari sebagai sarana Hukum dan HAM.
 
2024-04-22 15:17:06.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM pengambilan data SPKP-SPAK UPT LPP Kendari Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Tujuan pelaksanaan kegiatan pengambilan data Lapangan pelaksanaan Survey persepsi Kepuasan Pelanggan dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) pada LPP Kelas III Kendari adalah sebagai berikut :
  1. Menyampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
  2. Memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan survei di Lingkungan LPP Kelas III Kendari;
  3. Melakukan pemantauan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan LPP Kelas III Kendari;
  4. Melakukan pendampingan operator SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada LPP Kelas III Kendari
  5. Melakukan penyebaran kuisioner SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada LPP Kelas III Kendari
 Kegiatan pengambilan data Lapangan pelaksanaan Survey persepsi Kepuasan Pelanggan dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) dan Indeks Integritas Organisasi di LPP Kelas III Kendari berjalan dengan lancar dalam hal pengisian kuisioner terlampir serta disambut baik oleh seluruh staf LPP Kelas III Kendari dalam membahas berbagai faktualisasi dan respon timbal balik dari hal peningkatan kualitas pelayanan publik serta berbagai inovasi pelayanan yang diperlukan kedepannya pada LPP Kelas III Kendari sebagai sarana Hukum dan HAM.
 
2024-04-19 18:13:21.000000 HAM Pemajuan HAM Rapat Rencana Aksi Bidang HAM Seluruh Kegiatan Bidang HAM Kanwil Kumham Sultra Membahas kendala bidang HAM dalam rangka mencapai rencana aksi Grup ham yg lama biarkn saja, data2 lama d ambil
Kegiatan perjadin dan sosialisasi di atur sj d bagi rata ke semua pegawai bidang HAM
jika ingin mengikutkan kadiv pada perjadin  urgent sj 
Tusi tlg d perhatikan d laporkn dalam sili laba
Kualitas hasil ZI wbbm 
IRH bu yoni koordinasikan dng pak asnal
Koordinasi dng bag hukum perda melapor dng pak kadiv untuk d ambilkan dng 
Serapan anggaran deviasi jng terllu tinggi
Sgl sesuatu dng bidang ham dengan pencapaian tahun lalu 
Laptop BMN masih ada 1 pak sunyoto
Siapkn anggaran untuk kegiatan hari HAM
Rapat2 buatkn undangan agar dpt d pertanggungjawabkan
Kegiatan libatkn kakanwil dan kadivyankum
Pos yankumhamdes d daerah/pemda
Pos yankomas d upt blm maksimal
2024-04-03 14:16:05.000000 HAM Pemajuan HAM Menerima Aduan Dugaan Pelanggaran HAM Masyarakat yang melaporkan Aduan dugaan pelanggaraan HAM Untuk menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM Aduan dugaan pelanggaran HAM ditindaklanjuti dengan dilakukan Telaahan analisis masalah oleh petugas Analis terlebih dahulu
2024-04-02 10:33:18.000000 HAM Pemajuan HAM Rapat Tim Sekertariat Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kanwil Kemenkumham Sultra Untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Bisnis dan HAM di Sulawesi Tenggara Melaksanakan komitmen pemerintah dalam perlindungan, penegakkan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan HAM di Bidang Bisnis dan HAM
2024-03-28 18:17:39.000000 HAM Pemajuan HAM Mengikuti kegiatan pencanangan P2HAM Pemerintah Kota Kendari Pelayanan Publik Berbasis HAM lingkup Pemerintah Kota Kendari Menyaksikan pencanangan P2HAM lingkup Pemerintah Kota Kendari dan memberikan sosialisasi Petunjuk Teknis dalam pembangunan P2HAM Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM lingkup Pemerintah Kota Kendari Berjalan dengan baik dan Lancar, Antusias peserta untuk melaksanakan P2HAM sangat Baik.
2024-03-25 22:00:26.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Pendampingan pengisian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Konawe tujuan IRH yaituPeserta penilaian Indeks Reformasi Hukum mencakup seluruh instansi pemerintah di tingkat daerah. Penilaian dilakukan atas empat variabel pengukuran, meliputi tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang perundang-undangan (legal drafter), kualitas hasil reviu peraturan perundang- undangan dalam mendorong re-regulasi atau deregulasi, serta terkait dengan penataan Database Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kab Konawe mendapatkan acuan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penilaian IRH mulai dari pengisian data dukung penilaian mandiri, penilaian nasional sampai pada pendampingan atas pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Kanwil
2024-03-25 21:33:49.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Pendampingan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tujuan utk mengetahui cara pengisian dan penilaian serta data dukung yg disiapkan dalam kegiatan IRH SK Tim Assesor, SK Tim Kerja, SK PIC segera ditindak lanjuti
2024-03-18 12:13:24.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Pengambilan data lapangan pelaksanaan SPKP -SPAK Masyarakat penerima layanan dan pegawai Rutan Kelas IIb Kolaka Tujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemetaan permasalahan Yg ada di lingkup kenkumham sultra Diperoleh hasil survei SPKP -SPAK dari Masyarakat penerima layanan dan Petugas Rutan Kolaka yang kemudian akan di olah datanya oleh menjadi kajian dan rekomendasi untuk perbaikan layanan yang lebih baik
2024-03-07 17:02:16.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Menyemakan persepsi terkait pemenuhan data dukung Indeks reformasi Hukum Terlaksananya kegiatan sosialisasi IRH tepat waktu 
2024-03-07 13:35:08.000000 HAM Pemajuan HAM Pencanangan P2HAM dan Rapat Koordinasi KKP HAM P2HAM diikuti Kantor Wilayah dan seluruh UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian Lingkup Kanwil Sulawesi Tenggara

KKP HAM diikuti Biro Hukum dan seluruh Bag Hukum Kab/Kota SeSulawesi Te ggara		 Pencanangan P2HAM dan Rapat Koordinasi KKP HAM tTahun 2024 Kantor Wilayah dan Seluruh UPT Pas dan Keimigrasian Lingkup Kanwil Sulawesi Tenggara melakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Saksikan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sebagai Perwakilan Forkopimda dan Kaper Ombudsman RI Sulawesi Tenggara.

Biro Hukum dan Seluruh Bagian Hukum Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara mendapatkan penguatan Kab/Kota Peduli HAM
2024-03-05 14:50:16.000000 HAM Pemajuan HAM Rapat persiapan kegiatan pencanangan P2HAM dan Rapat Koordinasi KKP HAM dan IRH Kegiatan pencanangan P2HAM, RAKOR KKP HAM dan IRH Persiapan Kegiatan pencanangan P2HAM dan rapat koordinasi KKP HAM dan IRH  Pembagian tugas pencanangan P2HAM dan rapat koordinasi KKP HAM dan IRH
2024-03-05 08:57:56.000000 HAM Pengembangan Hukum dan HAM Presentase proposal kegiatan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP dan SPAK Lingkup Kanwil Sultra 2024 SPKP dan SPAK Lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra  Menyampaikan presentasi proposal SPKP SPAK kepada UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra sebagai tindak lanjut dari evaluasi survei aplikasi 3as Peserta kegiatan mendapatkan informasi terkait jumlah responden ideal tiap UPT yang dihitung berdasarkan rumus