• Menerima konsultasi oleh bapak Abu Kahar dari Kota Kendari terkait pendaftaran paten.
• Menerima konsultasi mengenai pendaftaran merek untuk beras dan gula dari Kota Kendari.

• Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan pendampingan pendaftaran paten dari Kabupaten Raha.
• Menerima konsultasi mengenai pencatatan hak cipta berupa aplikasi oleh ibu Magfira dari Kota Kendari.
• Menerima konsultasi pendaftaran paten oleh bapak Abu Kahar dari Kota Kendari.

• Menerima konsultasi mengenai pendaftaran paten oleh bapak Abu Kahar dari Kota Kendari
• Menerima konsultasi mengenai pencatatan Hak Cipta lagu Aku Akan Bangkit oleh ibu Brigita Greaseia Boiung dari Kota Manado.

• Menerima konsultasi mengenai pencacatan Hak Cipta oleh ibu Artika dari Kota Kendari.
• Menerima konsultasi mengenai pencatatan Hak Cipta oleh Bapak Imam dari Kota Kendari.

• Menjadi narasumber dalam kegiatan workshop penyusunan dan pengurusan hak cipta dan paten yang diselenggarakan oleh Poltekes Kemenkes Kendari secara virtual.
• Menerima konsultasi mengenai pendaftaran merek dari media kendari pos.

• Menerima koordinasi dari Dinas Pariwisata Prov. Sultra ibu Nita terkait permohonan merek yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
• enerima konsultasi mengenai permohonan Merek dan hak cipta terkait aplikasi game pada SMA 20 Konsel Bapak Imam Firmanto.
• Menerima konsultasi dan menerima pendaftaran Hak Cipta buku Ta'aw oleh H. DR. Muh. Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum.

• Menerima konsultasi oleh pak Andi Saebuddin dari Dispar Kab. Kolaka  terkait hak cipta dan merek dimana dinas pariwisata bermaksud akan melaksanakan workshop yang pesertanya berasal dari para pelaku seni dan binaan UMKM dari dinas pariwisata Kab. Kolaka, selain itu Dispar Kab. Kolaka juga berkonsultasi mengenai potensi KIK dan IG yang ada di Kab. Kolaka. Harapannya setelah koordinasi tersebut pihak dispar Kab. Kolaka segera menyusul rencana kegiatan yang dimaksud.
• Menerima konsultasi dari Mahasiswa UHO terkait perkembangan Merek yang sudah diajukan pada saat kegiatan MIC 2024 dengan merek Jimi Valle.id.

• Menerima kunjungan dari dinas perindustrian dan perdagangan kolaka timur terkait rencana kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual yang akan diselenggarakan oleh dinas tersebut.

• Menerima Konsultasi terkait permohonan pencatatan hak cipta oleh bapak Samsul Bahri Arifin dari Bapedda Kota Kendari.
• Menerima kunjungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka terkait permintaan narasumber untuk kegiatan sosialisasi HAKI oleh ibu Lili selaku Kabid Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka.

• Menerima Konsultasi terkait pendaftaran merek FKM oleh bapak Slamet Sanyoto dari Kolaka timur.
• Menerima konsultasi pendaftaran Merek dari Hotel Liras Kota Kendari

• Menerima konsultasi terkait pendaftaran merek yakni Pempek Moico-o.
• Menerima konsultasi terkait penerbitan sertifikat merek terdaftar Kahawa Wuna.
• Menerima konsultasi terkait pendaftaran merek minyak punak kodya oleh ibu Gebey.

• Menerima Konsultasi terkait merek dari PT. Air Bersih Sejahtera
• Menerima konsultasi dan pendampingan kepada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Halu Oleo dalam pemenuhan kelengkapan berkas hasil pemeriksaan formalitas pendaftaran paten.

• Menerima Konsultasi oleh Ibu Husni dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan terkait merek, hak cipta dan pencatatan kekayaan intelektual komunal yang ada di Kabupaten Buton Selatan.
• Menerima konsultasi kekayaan intelektual oleh Bapak Tasmin dari Kota Kendari terkait pencatatan hak cipta karya tulis.

• Menerim Konsultasi terkait pencatatan hak cipta media belajar bahasa indonesia untuk siswa autis-sekolah luar biasa oleh Ibu Dwi Wahyuni dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara
• emfasilitasi pendaftaran Merek kolektif oleh kelompok usaha sari mekar dari Mowila, Konawe Selatan

• Jumlah PPNS aktif sudah sesuai dengan data kanwil namun tidak dengan database aplikasi monitoring AHU,
• fakta bahwa dari 4 (Empat) PPNS Dinas Perhubungan di Aplikasi Monitoring AHU Kanwil dan 2 (dua) PPNS dari Instansi lain 
• Ditemukan dua data PPNS  pada wilayah kerja Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kab Kolaka
• atas nama Bapak Agustang yang merupakan PPNS yang sudah tidak aktif dikarenakan Kartu Tanda Penyidik (KTP) tidak diperpanjang

• Kepala Bagian Program dan juga berencana akan melakukan pemadanan data Notaris pada data Direktorat Administrasi Hukum Umum agar data Antara Kantor Wilayah dengan Ditjen AHU dapat Sinkron.
• PNBP pada kantor wilayah akan di rumuskan kembali untuk menentukan besaran target yang nantinya masing-masing kantor akan berbeda dengan melihat trend kenaikan PNBPnya. terkait
• Notaris yang berpotensi beresiko tinggi, Tindakan lanjut akan dilakukan dengan mengundang yang bersangkutan untuk melakukan dengar pendapat setelah tim kembali ke daerah asal
• Kemudian terdapat satu Notaris di wilayah yang setelah dilantik belum melakukan aktivasi dan satu lainnya belum juga di konfimasi dokumennya sehingga notaris yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya. Setelah dilakukan pendalaman, status akun Notaris dapat aktif.

1. Pada LBH HAMI Cab. Baubau letak kantor dan kondisi kantor sesuai dengan yang diunggah dengan aplikasi selain itu sarana dan prasarana telah memadai.
2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan hukum yang didampingi oleh LBHM Baubau dan LBHM Baubau Cab. Pasarwajo bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum tersebut dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dan nilai yang baik dari para penerima bantuan hukum.

1. Pada YLBHM Baubau cab. Rumbia letak kantor dan kondisi kantor sesuai dengan yang diunggah dengan aplikasi selain itu sarana dan prasarana telah memadai.
2. Pada LBH Kasasi Cab. Bombana letak kantor dan kondisi kantor sesuai dengan yang diunggah dengan aplikasi, namun sarana dan prasarana yang tersedia masih belum cukup memadai.

1. Menerima Kunjungan dan Konsultasi dari Bapak Arif mansyur dari Kota Kendari terkait Pendaftaran Merek dan Hak Cipta
2. Menerima Kunjungan dan Konsultasi dari BRIDA Kabupaten Bombana terkait Kekayaan Intelektual

Kemenkumham Sultra, Pemkot Kota Kendari

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

I. WAKTU KEGIATAN
Hari        : Jumat
Tanggal           : 05 Juli 2024
Pukul        : 08.00 s.d. 16.30 WIB

Hasil dari Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi dikembalikan untuk diadakan perbaikan.

1. Direktorat Perdata

1. Memberikan informasi permasalahan aktivasi akun yang dialami salah satu Notaris Sulawesi Tenggara;
2. Memberikan informasi pelaksanaan Sosialisasi Penghapusan Jaminan Fidusia Yang Telah Habis Masa Berlaku di Wilayah Sulawesi Tenggara;
3. Memberikan informasi Laporan Hasil Analisis Pemetaan Resiko Notaris;

1. Pada pukul 09.00 WIB, Tim Kantor Wilayah Sultra menuju Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan koordinasi Tim bertemu Ketua Tim Kerja Peningkatan Layanan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ibu Andi Yulia Hertaty dengan maksud menyampaikan Laporan Hasil Analisis Pemetaan Resiko Notaris  serta mengkordinasikan terkait permintaan narasumber dari Direktorat Perdata pada kegiatan sosialisasi tentang Fidusia yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada 30 Mei 202

1. Di Kanwil bali terdapat 5 (lima) inovasi saat meraih predikat WBK yaitu :

1. Pos YANKUMHAMDES
2. Portal Layanan Kantor Wilayah
3. Siduren
4. Konsultasi Hukum melalui Chat Bot
5. Layanan Call Center

• Menerima Kunjugan dan Konsultasi Bpk. Dr. La Nalefo MS dan ibu Dr. Wa ode sifatu dari univ haluoleo koordinasi terkait pendaftaran Hak. Cipta  Lampu pengukur kesuburan tanah dan rencana pendaftaran merek kolektif
• Menerima Kunjungan dari Bpk Jumadi Kabupaten Kolaka Utara terkait Pelanggaran Hak Cipta terkait pemakaian hak cipta lagu

1. Menyampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
2. Memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan survei di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari;
3. Melakukan pemantauan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari;
4. Melakukan pendampingan operator SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
5. Melakukan penyebaran kuisioner SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

1. Menyampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.
2. Memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan survei di Lingkungan LPP Kelas III Kendari;
3. Melakukan pemantauan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan LPP Kelas III Kendari;
4. Melakukan pendampingan operator SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada LPP Kelas III Kendari
5. Melakukan penyebaran kuisioner SPKP-SPAK dan Indeks Integritas Organisasi pada LPP Kelas III Kendari

1. Petugas piket bantu melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Petugas piket bersama pengamanan melakukan kontrol keliling (troling) seluruh wilayah kantor.
3. Kondisi ruang kerja dalam keadaan aman dan bersih.
4. Petugas pengamanan  telah melaksanakan SOP pengamanan selama libur dan cuti bersama.
5. Telah dilakukan pemahaman tugas dan fungsi pengamanan dalam melakukan kontrol keliling (troling) seluruh wilayah kantor secara berkala baik siang maupun malam hari.
6. Nomor telepon darurat telah dipasang dan diketahui oleh petugas piket dan petugas pengamanan.

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta dalam melaksanakan pelayanan pada Bidang Hukum;
2. Untuk mempelajari Solusi dan Inovasi yang dihadirkan oleh Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang optimal dan prima pada Bidang Hukum,  ditengah keterbatasan yang ada

1. Kumhamjogja.id merupakan website dengan berbagai aplikasi pelayanan yang menunjang dan memudahkan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta selain menggunakan aplikasi SID Bankum juga menggunakan aplikasi ALBAKUM sebagai sarana pencegahan double payment.
3. Pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta melibatkan JFT Penyuluh Hukum dan menciptakan aplikasi penunjang yaitu KALANDRA.
4. Harmonisasi Peraturan Daerah di Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta menggunakan aplikasi MONDAY yang berbasis web sehingga dapat diakses dari mana saja yang bertujuan mempermudah penyelenggaraan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara juga terdapat aplikasi yang digunakan dalam harmonisasi peraturan daerah yaitu SIPANDA.

1. Kegiatan Pembinaan Lanjutan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan dan telah terbentuk SK kelompok keluarga sadar hukum, yang selanjutnya melengkapi data dukung yang berkaitan dengan kuisioner pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum.
2. Masyarakat Desa Abeko dapat mengetahui bahwa adanya pemberian bantuan hukum secara gratis bagi orang tidak mampu yang diberikan oleh Negara melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI yang bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

1. Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Menerima Kunjugan dan Konsultasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka

1. Pengelolaan JDIH dilakukan secara mandiri oleh Kominfo Kabupaten Konawe, namun untuk saat ini website JDIH Kab. Konawe dalam proses maintenance untuk di lakukan pembaharuan terhadap website JDIH.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe akan bekerjasama dalam melakukan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Konawe akan di fokuskan ke 3 desa/kelurahan yang telah diterbitkan SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukumnya.
3. Telah diterbitkan Perda Bantuan Hukum pada Tahun 2018, namun belum berjalan dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut.

1. Menerima Kunjugan dan Konsultasi dari UMKM Kota Kendari atas nama Abidin Safa terkait Konsultasi Kekayaan Intelektual  dalam Hal Pendaftaran Merek
2. Melakukan koordinasi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sultra guna melakukan penelusuran data potensi Indikasi Geografis

1. Menerima Kunjugan dan Konsultasi dari pemilik toko Joven berasal dari Kota  Kendari terkait konsultasi Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Merek
2. Menerima Kunjungan dan Konsultasi dari perorangan atas nama Zulkifli dari Kota  Kendari terkait Konsultasi Kekayaan Intelektual Tindak Lanjut Pendaftaran Paten

1. Sekitar pukul 07.30 WITA Tim pelaksana kegiatan menuju Kabupaten Konawe Kepulauan, melalui  jalur  laut menggunakan kapal ferry dari Pelabuhan Penyebrangan Perintis di Kota Kendari menuju Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan. Tim pelaksana tiba di Kabupaten Konawe Kepulauan pada pukul 11.10 WITA
2. Pada pukul 13.00 WITA Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Kepualauan untuk menggali informasi terkait pelaku/kelompok usaha di Kabupaten Konawe Kepualauan yang memenuhi ketentuan merek kolektif
3. Pada pukul 14.30 WITA Tim Pelaksana menuju lokasi pelaku/kelompok usaha Samaturu dan Mohawi yang terletak di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara
4. Pada pukul 19.00 WITA Tim Pelaksana melanjutkan perjalanan menuju Desa Dompo Dompo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara untuk melakukan kunjungan pada usaha batik tulis, abon ikan, dan sirup kelapa Ibu Lilis

1. Rangkaian pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Indikasi Geografis Senin, 19 Februari 2024 di Kota Baubau adalah sebagai berikut:

• Kegiatan Kegiatan Diseminasi Indikasi Geografis dimulai pada pukul 08.00 WITA diawali dengan registrasi peserta persiapan ruangan aula, bahan paparan, d pelantang suara
• Setelah registrasi peserta dilanjutkan dengan acara pembukaan pada pukul 09.00 WITA. Kegiatan Diseminasi Indikasi Geografis dibuka oleh Pj. Walikota Baubau
• Pada pukul 09.30-11.30 WITA Kegiatan Diseminasi Indikasi Geografis dengan agenda pemaparan materi dan sesi tanya jawab oleh narasumber DJKI Fujiati, S.P. selaku Staff Seksi Pemeriksaan Indikasi Geografis
• Pada pukul 15.00 WITA Penutupan Kegiatan Diseminasi Indikasi Geografis.

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait yang berpotensi menghasilkan desain industri
2. Dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan pada beberapa instansi ditemukan bahwa pemahaman terkait desain industri dirasa masih rendah sehingga dibutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan untuk memaksimalkan permohonan pendaftaran desain industri
3. Pada Institut Agama Islam Negeri Kendari belum terdapat permohonan paten namun Sentra KI  terus menginventarisir akademisi dan mahasiswa yang berpotensi memiliki pendaftaran paten dan mendorong untuk melakukan pendaftaran paten melalui sentra KI
4. Seluruh perguruan tinggi berharap kegiatan asistensi dapat terus dilaksanakan untuk menambah wawasan dalam penyusunan dokumen paten

1. Kota Baubau memiliki potensi indikasi geografis yakni tenun sulaa. Dinamakan tenun Sulaa karena para pengrajinnya berada di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Kelurahan Sulaa merupakan salah satu daerah penghasil terbesar dan tertua (sejak abad ke-14) kerajinan sarung tenun khas Buton. Dalam proses pembuatannya masih menggunakan peralatan tradisional yaitu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).
2. Di Kecamatan Siompu terdapat produk unggulan yang berpotensi didaftarkan sebagai Indikasi Geografis yakni Jeruk Siompu. Jeruk Siompu telah memiliki reputasi di masyartakat dengan karakteristik sebagai jeruk yang sangat manis dan gurih. Pada Kontes Jeruk Keprok Nasional di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, 2016 lalu, Jeruk Siompu dinobatkan sebagai jeruk dengan rasa paling manis.
3. Pemerintah Kota Baubau menyerahkan data inventarisasi kekayaan intelectual yang ada di Kota Baubau kepada Kanwil Kemenkumham Sultra

• menjamin terlaksananya pemberian bantuan hukum yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
• menjamin pemerataan dan penyebarluasan pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia;
• meningkatkan Kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah dan Panitia Pengawas Pusat dalam pelaksanaan Pemberian bnatuan Hukum kepada Masyarakat; dan
• meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab

1. Dokumen yang diupload pada aplikasi sidbankum yang sebelumnya dalm bentuk JFG sekarang dalam bentuk PDF guna untuk memudahkan panwasada dalam proses verifikasi berkas
2. Realisasi penyerapan bantuan hukum Nasional yaitu 99,20%
3. Monitoring dan evaluasi melalui wawancara penerima bantuan hukum pada 536 PBH menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum rata-rata dari total keseluruhan PBH sebesar 86,59% (Sangat Baik).

1. Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur telah dilakukan dengan baik karena pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Pemda Kabupaten Kolaka Timur Bersama Kominfo Kabupaten Kolaka Timur;
2. Perpanjangan Pendaftaran PJA akan diawali dengan pembuatan SK Panselda, yang akan melibatkan unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman teknis dari Surat awal mengenai PJA.
3. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan pembentukan kelompok kadarkum, pada triwulan II tahun ini rencananya akan dilakukan kegiatan pembentukan kelompok kadarku di Kabupaten Kolaka Timur.

1. Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan dengan baik karena pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Pemda Kabupaten Konsel Bersama Kominfo Kabupaten Konawe Selatan;
2. Perpanjangan Pendaftaran PJA akan diawali dengan pembuatan SK Panselda, yang akan melibatkan unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman teknis dari Surat awal mengenai PJA.
3. Pelaksanaan Bantuan Hukum dari Kabupaten Konawe Selatan telah berjalan dengan baik, dan LBH yang menjalin MoU adalah seluruhnya terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk menghindari double payment Kanwil Kumham dan Kabupaten Konawe Selatan akan terus berkoordinasi.

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak dengan tema Menciptakan Netralitas Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur dengan peserta Aparatur Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat membantu menciptakan stabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin terkait pemilu oleh ASN.
2. Kegiatan Sosialisasi Paralegal Justice Awards dilakukan sebagai bentuk kesiapan Kanwil Kemenkumham Sultra dalam melakukan bimbingan kepada Lurah dan Kepala desa melakukan pendaftaran seleksi Penganugerahaan Paralegal Justice Awards.

1. Kota Baubau :  - Kota Baubau memiliki beberapa potensi indikasi geografis diantaranya Pertanian Organik di Labalawa, Kelor Wolio dan Gerabah Katobengke Balanga Nuua
2.